Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan, integritas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
Dalam pidatonya, Menteri Pigai menyampaikan bahwa seluruh pengambilan keputusan, termasuk dalam pengangkatan pejabat, dilakukan berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas, bukan atas dasar identitas primordial. “Saya tidak ambil berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Tidak ada orang Papua di sini? Saya bisa saja menunjuk 10 orang Papua. Tapi itu bukan esensinya,” ujarnya di hadapan jajaran Kementerian.
Ia menegaskan bahwa suara kepemimpinan (voice of accountability) harus dapat dipertanggungjawabkan dan rasional. “Satu tambah satu itu dua, bukan sebelas. Kepemimpinan harus bisa dimatematikakan,” kata Pigai menekankan pentingnya logika dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.
Menteri Pigai juga menyoroti pentingnya integritas moral sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM. Ia menegaskan bahwa pejabat negara harus bersih dari praktik judi — baik daring maupun luring — dan tak boleh terlibat dalam perilaku asusila atau manipulatif. “Saya sudah keluarkan Instruksi Presiden: tidak boleh main judi online. Kalau ada yang main, copot! Termasuk yang bermain mata antar pasangan laki-laki dan perempuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga berbicara soal transparansi kehidupan pribadinya sebagai teladan. “Saya tidak punya istri, hanya tiga pacar, dan semua terbuka. Tidak ada saya sembunyikan. Tidak pernah macam-macam,” ucapnya, disambut tawa hadirin. “Instagram, Twitter, WA, semua terbuka.”
Mengenai rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Kemenkumham, Menteri menekankan bahwa semua proses dilakukan sesuai prosedur dan syarat objektif. “Saya akan angkat kalian semua, 188 jabatan, kalau memenuhi syarat. Tapi kalau golonganmu belum cukup, maaf, saya tidak bisa angkat. Syarat tidak ada toleransi,” ujarnya.
Meski dalam pidatonya tidak secara eksplisit menyebutkan program khusus HAM, pesan moral yang dibawakan Menteri Pigai pada peringatan Hari HAM Sedunia 2025 menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang bersih, adil, dan terbuka sebagai landasan perlindungan hak asasi setiap warga negara — tanpa diskriminasi dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran etika maupun hukum.