Banggai Kepulauan – Suasana hangat terasa dalam Workshop Identifikasi dan Pengendalian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan yang digelar di Pulau Peling, Sabtu (20/9/2025). Di tengah pertemuan itu, Ibu Kiki Amelia, Program Officer PMU Kemitraan RBP REDD, menyampaikan harapannya yang sederhana namun penuh makna: semoga kegiatan ini mampu membuka jalan keluar dari benang kusut konflik lahan di kawasan hutan.
“Kita ingin workshop ini melahirkan data dan informasi yang jelas tentang jenis-jenis konflik yang ada. Dengan begitu, kita bisa menyusun model penyelesaian yang berkelanjutan. Bukan hanya selesai untuk hari ini, tapi juga bisa mencegah konflik serupa terulang di masa depan,” ucap Kiki Amelia dengan penuh semangat.
Ia menekankan bahwa hasil dari pertemuan ini nantinya bisa menjadi tolak ukur perbaikan tata kelola hutan di Sulawesi Tengah. Menurutnya, jika konflik tenurial bisa diurai dengan baik, maka masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga akan merasakan manfaat nyata: ada kepastian, ada keadilan, dan ada keberlanjutan.
Workshop yang digelar ini dihadiri banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, KPH, tokoh adat, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil. Semua duduk bersama, berdiskusi, mencari titik temu.
“Konflik lahan di hutan itu masalah rumit. Tapi kalau semua pihak mau membuka hati dan pikiran, saya percaya solusi itu selalu ada,” tambah Kiki Amelia.
Harapan itu pun menggema di ruang workshop. Pulau Peling diharapkan bukan hanya menjadi saksi diskusi, tapi juga lahirnya langkah nyata menuju hutan yang dikelola lebih baik, lebih adil, dan lebih lestari untuk generasi mendatang.
@Aksara-Nusantara