Politik

Jakarta – Penunjukan Jaka Budi Utama, mantan anggota Tim Mawar, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai pertaruhan politik yang besar. Wartawan senior investigatif, Panda Nababan, menilai langkah ini bukan sekadar pemberian jabatan kepada orang dekat, tetapi menjadi beban moral dan tanggung jawab langsung bagi Prabowo.

“Dengan Prabowo menaruh Tim Mawar di institusi strategis seperti Bea Cukai, itu justru jadi beban. Dia terhutang untuk membuktikan bahwa keputusannya tepat,” ujar Panda dalam podcast Keadilan TV.

Bea Cukai dan Godaan “Babani Hepeng”

Panda menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi yang paling rawan korupsi. Ia menyebut istilah Batak “babani hepeng” (mulutnya uang) sebagai gambaran tantangan besar yang dihadapi Jaka Budi.

“Inilah kesempatan emas baginya untuk menebus masa lalu, menunjukkan prestasi, dan membersihkan nama lembaga sekaligus Tim Mawar,” tegas Panda.

Figur Pembanding: Tahir dari Era Orde Baru

Panda mengingatkan pentingnya tolok ukur integritas. Ia mencontohkan sosok Brigjen (Purn) Tahir, mantan Dirjen Bea Cukai di masa Orde Baru, yang dikenal tegas dan berani menolak intervensi elite kekuasaan.

“Pak Tahir menolak permintaan Ali Murtopo dan Benny Murdani. Bahkan, ia secara diam-diam memberi informasi ke saya soal penyelundupan kontainer milik seorang jenderal. Itu mental yang luar biasa,” katanya.

Menurut Panda, jika Jaka Budi gagal menjalankan tugas secara bersih, maka dampaknya akan langsung merusak citra Presiden Prabowo.

“Kalau Jaka Budi gagal, snapshot-nya itu langsung ke Prabowo,” ucapnya.

Prabowo Pernah Klarifikasi Soal Tim Mawar

Dalam diskusi tersebut, Panda juga membagikan pernyataan langsung yang pernah ia dengar dari Prabowo terkait penculikan aktivis 1998.

“Prabowo bilang ke saya, yang melakukan penculikan bukan hanya Tim Mawar. Ada juga institusi lain. Dan semua yang ditangkap Tim Mawar itu, menurut dia, bisa dipertanggungjawabkan—ada yang dikembalikan ke orang tuanya, ada yang dirawat di rumah sakit, semua tercatat,” ungkap Panda.

Meski begitu, ia mengakui bahwa citra Tim Mawar di mata publik tetap menyeramkan, terutama bagi para aktivis era reformasi.

Peluang atau Bumerang Politik

Penunjukan ini, menurut Panda, merupakan bagian dari tantangan lebih besar dalam pemerintahan Prabowo. Ia menilai banyak isu publik dibiarkan liar, termasuk soal akun “Fufu Fafa” hingga polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

“Kalau memang ada fitnah, perintahkan cyber untuk periksa. Kalau tidak benar, ya akhiri polemik itu,” desaknya.

Panda menilai Prabowo sebagai sosok yang cukup dekat untuk meminta klarifikasi langsung kepada Jokowi demi meredam berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Penunjukan Jaka Budi, kata Panda, akan menjadi penilaian awal terhadap kemampuan Prabowo membangun pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap warisan kontroversial masa lalu.

“Kalau berhasil mereformasi Bea Cukai, itu jadi penebusan. Tapi kalau gagal, tambah rusak lagi nama Tim Mawar,” tutupnya.

Sumber : KeadilanTV

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut sebelumnya diajukan sejumlah purnawirawan TNI dan menyoroti dugaan pelanggaran yang dinilai serius.

“Secara hukum tata negara, tidak ada alasan bagi DPR untuk mengabaikan surat ini. Jika tidak ditindaklanjuti, itu merupakan dosa politik,” ujar Feri dalam diskusi bersama Abraham Samad di podcast Speak Up.

Menurut Feri, DPR seharusnya memanggil para pengusul untuk mendengar langsung argumentasi mereka secara terbuka di hadapan publik. Langkah ini penting agar masyarakat mengetahui alasan di balik permintaan pemberhentian wapres.

Tiga Indikasi Pelanggaran

Feri merinci tiga poin utama yang dapat menjadi dasar pemakzulan, sesuai Pasal 7B UUD 1945 yang memuat kriteria pelanggaran hukum dan ketidaklayakan sebagai wapres:

1. Perbuatan Tercela: Feri menyinggung dugaan kepemilikan akun media sosial “Fufu Fafa” dan video lama yang dinilai tidak pantas. Menurutnya, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela berdasarkan norma hukum, agama, dan adat.
2. Kebohongan Publik: Feri menilai penyangkalan Gibran soal kepemilikan akun “Fufu Fafa” setelah menjabat wapres merupakan bentuk kebohongan pejabat negara. Ia membandingkan kasus ini dengan pemakzulan Presiden AS Bill Clinton, yang bukan karena perselingkuhan, melainkan karena berbohong di depan publik.
3. Cacat Proses Pencalonan: Proses pencalonan Gibran yang dinilai problematik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan. Feri menyebut putusan itu memiliki konflik kepentingan yang patut diperiksa.

“Kalau saya yang menyusun usulan, saya akan masukkan pelanggaran hukum melalui kasus di MK, kebohongan publik, dan perbuatan tercela,” ungkapnya.

Tepis Narasi “Satu Paket”

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemakzulan harus dilakukan bersamaan antara presiden dan wapres, Feri menilai hal itu keliru. Ia menekankan bahwa UUD 1945 dengan jelas memungkinkan pemakzulan dilakukan terhadap salah satu pihak saja.

“Frasa ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden’ dalam konstitusi menunjukkan bahwa keduanya bisa diberhentikan bersama atau secara terpisah. Itu alternatif kumulatif,” jelasnya.

Feri juga mencontohkan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak disertai pemberhentian wapres saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Bukan Soal Personal, Tapi Konstitusi

Feri menegaskan bahwa usulan pemakzulan bukan bertujuan menyerang pribadi Gibran. Justru, menurutnya, proses ini penting demi menjaga marwah konstitusi dan memberi kesempatan bagi Gibran untuk menjelaskan serta membersihkan namanya di hadapan publik.

“Ini bukan soal kebencian, tapi soal keteladanan dalam penyelenggaraan negara. Proses ini bisa jadi ruang klarifikasi yang adil bagi Pak Wapres,” katanya.

Feri menutup pernyataannya dengan analogi: “Jalannya sudah ada, tepian sungai terlihat, perahunya ada. Yang belum ada cuma tukang dayungnya – yaitu kemauan politik DPR.”