Politik

Palu, 29-Januari 2026 — Kota Palu menjadi saksi lahirnya semangat baru Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Banggai. Usai resmi dilantik sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, Hepy Manopo tidak memilih untuk beristirahat. Dengan tekad kuat, ia langsung menyatakan kesiapan menggerakkan konsolidasi partai secara menyeluruh.

Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal kebangkitan Hanura Banggai. Hepy Manopo menegaskan bahwa langkah pertama kepemimpinannya adalah menyatukan barisan, memperkuat struktur, dan menyalakan kembali api perjuangan kader hingga ke akar rumput.

“Hanura Banggai harus menjadi rumah besar perjuangan rakyat. Partai yang modern, terbuka, dan memberi ruang bagi siapa saja yang ingin berjuang demi kemakmuran rakyat Banggai,” tegas Hepy Manopo dengan penuh semangat.

Dalam arahannya, Hepy menekankan bahwa politik Hanura Banggai akan berpijak pada kearifan lokal. Nilai-nilai budaya, adat, dan jati diri masyarakat Banggai akan menjadi napas dalam setiap proses pengorganisasian dan kaderisasi partai.

Menurutnya, hanya dengan politik yang membumi dan berakar pada kearifan lokal, Partai Hanura dapat melahirkan kader-kader pejuang yang tulus, berintegritas, dan benar-benar memahami denyut nadi rakyat.

Dengan kepemimpinan baru ini, Hanura Banggai menatap masa depan dengan keyakinan. Konsolidasi digerakkan, barisan dirapatkan, dan semangat perjuangan dinyalakan kembali—demi satu tujuan besar: Mewujudkan kemakmuran rakyat Banggai.

Luwuk, 03 Nov 2025— Tokoh muda Luwuk, Frangki Kaunang, menilai Ketua Partai Gerindra Kabupaten Banggai, Sulianti Murad, tidak menunjukkan ketegasan dalam menyikapi dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggota legislatif dari Fraksi Gerindra.

Menurut Frangki, sikap diam dan tidak adanya tindakan nyata dari Ketua DPC Gerindra Banggai memperlihatkan lemahnya kepemimpinan serta ketidakmampuan dalam menjalankan amanat AD/ART partai.

“Ketua Gerindra Banggai seharusnya bertindak tegas, bukan membiarkan kasus ini menggantung. AD/ART partai sudah jelas mengatur mekanisme dan sanksi terhadap kader yang diduga melanggar etik,” ujar Frangki Kaunang di Luwuk, Senin (3/11/2025).

Ia menilai, kasus dugaan pelanggaran etik tersebut telah mencoreng marwah partai dan menciptakan preseden buruk bagi citra Gerindra di mata publik. Oleh karena itu, menurutnya, ketua partai yang tidak mampu menegakkan aturan internal sudah seharusnya diganti dengan figur yang lebih berintegritas dan tegas.

“Gerindra butuh pemimpin daerah yang punya nyali dan integritas, bukan hanya menjabat tapi tidak berani menegakkan disiplin partai,” Satu orang kader saja tidak bisa di sikapi dengan tegas, bagaimana dengan urusan masyarakat”. tegasnya.

Frangki juga menambahkan, jika Partai Gerindra ingin tetap dipercaya masyarakat, maka pembenahan di tingkat kepemimpinan daerah harus segera dilakukan.

“Sebaiknya DPP Gerindra segara melakukan pembenahan Partai sampai ke Tingkat Kepemimpinan Daerah” Tambahnya.

Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan partai untuk tidak menutup mata terhadap persoalan internal yang bisa merusak citra partai di tingkat akar rumput.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Ketua DPC Gerindra Banggai, Sulianti Murad, terkait pernyataan tersebut.
—

LUWUK, 28 Juli 2025 – Skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai tahun 2025 menuai kritik tajam dari kalangan aktivis. Pasalnya, dari total APBD sebesar Rp3,2 triliun, hanya sekitar Rp700 miliar yang dialokasikan untuk belanja publik, sementara sisanya—sekitar Rp2,5 triliun lebih diarahkan ke belanja rutin dan operasional pejabat.

Kondisi ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan jauh dari semangat pembangunan yang inklusif. Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengah, Chaerul Salam, menilai belanja publik seharusnya menjadi tulang punggung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Belanja publik itu penting untuk menstimulus perekonomian daerah, apalagi saat ini inflasi tinggi. Tapi yang terjadi justru belanja rutin lebih mendominasi. Ini harus dikoreksi,” tegas Chaerul.

Ia juga menyoroti sejumlah pos anggaran belanja rutin yang nilainya besar namun dinilai tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

“Cermatilah belanja-belanja rutin yang bukan kewajiban hukum. Seperti perjalanan dinas, makan minum, ATK yang berlebihan itu bisa diefisienkan,” katanya.

Chaerul juga membandingkan situasi ini dengan kondisi pada era kepemimpinan sebelumnya.

“Zaman Pak Ma’mun, APBD cuma Rp800 miliar tapi tidak ada kabar Pemberhentian Honorer. Era Herwin Yatim APBD Rp2,7 triliun bahkan sedang diterpa Covid-19 juga tidak ada PHK Honorer dan Belanja Publik begitu dirasakan oleh rakyat. Sekarang anggaran lebih besar, tapi justru terjadi PHK Honorer dengan alasan tidak ada lagi pos penganggaran. Ini sangat aneh,” tambahnya.

AMPUH Sulteng mendorong agar dalam pembahasan APBD 2026 mendatang, porsi belanja publik bisa ditingkatkan secara signifikan dan diarahkan pada program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.

“Kebijakan anggaran adalah wajah dari keberpihakan politik. Jangan sampai anggaran besar hanya untuk memanjakan birokrasi, sementara rakyat menjerit,” tutup Chaerul.

Banggai – Senin, 14 Juli 2025
Mariono Yusuf, yang akrab disapa Ryo, resmi terpilih sebagai Ketua Forum Dinamika Keluarga Besar Karaton (FORDIM KBK) untuk periode 2025–2029. Pemilihan berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan demokratis pada Musyawarah Besar FORDIM KBK yang digelar di Luwuk Gedung Graha Pemda Kabupaten Banggai.

Dalam proses pemilihan yang dihadiri oleh Warga Karaton Banggai dari berbagai Kompleks, Ryo berhasil terpilih secara Aklamasi. Ia menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang telah berakhir masa jabatannya tahun ini.

Dalam sambutannya usai terpilih, Ryo menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk membawa FORDIM KBK menjadi forum yang lebih terbuka, aktif, pusat konsolidasi dan mampu menjawab berbagai tantangan keluarga besar Karaton di era modern ini.

“Organ yang usianya sudah 25 Tahun ini, adalah organ yang paling adaptif dengan perubahan era, tidak cukup dari perubahan Nama dan Pondasi dasar dar Generasi Muda Karaton (GMK) menjadi Keluarga Besar Karaton (KBK) kini akan bertransformasi lagi dengan Arah yang lebih adaptif dengan perkembangan era dan zaman, tidak hanya eksklusif juga lebih inklusif” ujar Ryo.

FORDIM KBK sendiri merupakan forum yang mewadahi komunikasi, konsolidasi, dan gerakan kebersamaan dari keluarga besar Karaton Luwuk, baik yang berada di tanah Banggai maupun perantauan. Dalam periode kepemimpinannya, Ryo menegaskan akan fokus pada penguatan pemberdayaan dan pengembangan potensi anak muda Karaton, dan pembentukan sekretariat bersama yang lebih representatif.

Terpilihnya Ryo disambut positif oleh para peserta Mubes. Banyak yang menilai bahwa figur muda seperti Ryo diharapkan mampu membangun erat persaudaraan generasi tua dan muda serta menjadi motor penggerak revitalisasi peran Karaton di tengah masyarakat Kab.Banggai.

Selamat bekerja Ketua Ryo ! Harapan besar kini tertumpu di pundakmu untuk menghidupkan kembali dinamika keluarga besar Karaton yang berdaulat, kuat dalam persatuan.

📝.Aksara-Nusantara.Com

Jakarta – Penunjukan Jaka Budi Utama, mantan anggota Tim Mawar, sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai pertaruhan politik yang besar. Wartawan senior investigatif, Panda Nababan, menilai langkah ini bukan sekadar pemberian jabatan kepada orang dekat, tetapi menjadi beban moral dan tanggung jawab langsung bagi Prabowo.

“Dengan Prabowo menaruh Tim Mawar di institusi strategis seperti Bea Cukai, itu justru jadi beban. Dia terhutang untuk membuktikan bahwa keputusannya tepat,” ujar Panda dalam podcast Keadilan TV.

Bea Cukai dan Godaan “Babani Hepeng”

Panda menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi yang paling rawan korupsi. Ia menyebut istilah Batak “babani hepeng” (mulutnya uang) sebagai gambaran tantangan besar yang dihadapi Jaka Budi.

“Inilah kesempatan emas baginya untuk menebus masa lalu, menunjukkan prestasi, dan membersihkan nama lembaga sekaligus Tim Mawar,” tegas Panda.

Figur Pembanding: Tahir dari Era Orde Baru

Panda mengingatkan pentingnya tolok ukur integritas. Ia mencontohkan sosok Brigjen (Purn) Tahir, mantan Dirjen Bea Cukai di masa Orde Baru, yang dikenal tegas dan berani menolak intervensi elite kekuasaan.

“Pak Tahir menolak permintaan Ali Murtopo dan Benny Murdani. Bahkan, ia secara diam-diam memberi informasi ke saya soal penyelundupan kontainer milik seorang jenderal. Itu mental yang luar biasa,” katanya.

Menurut Panda, jika Jaka Budi gagal menjalankan tugas secara bersih, maka dampaknya akan langsung merusak citra Presiden Prabowo.

“Kalau Jaka Budi gagal, snapshot-nya itu langsung ke Prabowo,” ucapnya.

Prabowo Pernah Klarifikasi Soal Tim Mawar

Dalam diskusi tersebut, Panda juga membagikan pernyataan langsung yang pernah ia dengar dari Prabowo terkait penculikan aktivis 1998.

“Prabowo bilang ke saya, yang melakukan penculikan bukan hanya Tim Mawar. Ada juga institusi lain. Dan semua yang ditangkap Tim Mawar itu, menurut dia, bisa dipertanggungjawabkan—ada yang dikembalikan ke orang tuanya, ada yang dirawat di rumah sakit, semua tercatat,” ungkap Panda.

Meski begitu, ia mengakui bahwa citra Tim Mawar di mata publik tetap menyeramkan, terutama bagi para aktivis era reformasi.

Peluang atau Bumerang Politik

Penunjukan ini, menurut Panda, merupakan bagian dari tantangan lebih besar dalam pemerintahan Prabowo. Ia menilai banyak isu publik dibiarkan liar, termasuk soal akun “Fufu Fafa” hingga polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

“Kalau memang ada fitnah, perintahkan cyber untuk periksa. Kalau tidak benar, ya akhiri polemik itu,” desaknya.

Panda menilai Prabowo sebagai sosok yang cukup dekat untuk meminta klarifikasi langsung kepada Jokowi demi meredam berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.

Penunjukan Jaka Budi, kata Panda, akan menjadi penilaian awal terhadap kemampuan Prabowo membangun pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap warisan kontroversial masa lalu.

“Kalau berhasil mereformasi Bea Cukai, itu jadi penebusan. Tapi kalau gagal, tambah rusak lagi nama Tim Mawar,” tutupnya.

Sumber : KeadilanTV

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut sebelumnya diajukan sejumlah purnawirawan TNI dan menyoroti dugaan pelanggaran yang dinilai serius.

“Secara hukum tata negara, tidak ada alasan bagi DPR untuk mengabaikan surat ini. Jika tidak ditindaklanjuti, itu merupakan dosa politik,” ujar Feri dalam diskusi bersama Abraham Samad di podcast Speak Up.

Menurut Feri, DPR seharusnya memanggil para pengusul untuk mendengar langsung argumentasi mereka secara terbuka di hadapan publik. Langkah ini penting agar masyarakat mengetahui alasan di balik permintaan pemberhentian wapres.

Tiga Indikasi Pelanggaran

Feri merinci tiga poin utama yang dapat menjadi dasar pemakzulan, sesuai Pasal 7B UUD 1945 yang memuat kriteria pelanggaran hukum dan ketidaklayakan sebagai wapres:

1. Perbuatan Tercela: Feri menyinggung dugaan kepemilikan akun media sosial “Fufu Fafa” dan video lama yang dinilai tidak pantas. Menurutnya, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela berdasarkan norma hukum, agama, dan adat.
2. Kebohongan Publik: Feri menilai penyangkalan Gibran soal kepemilikan akun “Fufu Fafa” setelah menjabat wapres merupakan bentuk kebohongan pejabat negara. Ia membandingkan kasus ini dengan pemakzulan Presiden AS Bill Clinton, yang bukan karena perselingkuhan, melainkan karena berbohong di depan publik.
3. Cacat Proses Pencalonan: Proses pencalonan Gibran yang dinilai problematik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan. Feri menyebut putusan itu memiliki konflik kepentingan yang patut diperiksa.

“Kalau saya yang menyusun usulan, saya akan masukkan pelanggaran hukum melalui kasus di MK, kebohongan publik, dan perbuatan tercela,” ungkapnya.

Tepis Narasi “Satu Paket”

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemakzulan harus dilakukan bersamaan antara presiden dan wapres, Feri menilai hal itu keliru. Ia menekankan bahwa UUD 1945 dengan jelas memungkinkan pemakzulan dilakukan terhadap salah satu pihak saja.

“Frasa ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden’ dalam konstitusi menunjukkan bahwa keduanya bisa diberhentikan bersama atau secara terpisah. Itu alternatif kumulatif,” jelasnya.

Feri juga mencontohkan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak disertai pemberhentian wapres saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Bukan Soal Personal, Tapi Konstitusi

Feri menegaskan bahwa usulan pemakzulan bukan bertujuan menyerang pribadi Gibran. Justru, menurutnya, proses ini penting demi menjaga marwah konstitusi dan memberi kesempatan bagi Gibran untuk menjelaskan serta membersihkan namanya di hadapan publik.

“Ini bukan soal kebencian, tapi soal keteladanan dalam penyelenggaraan negara. Proses ini bisa jadi ruang klarifikasi yang adil bagi Pak Wapres,” katanya.

Feri menutup pernyataannya dengan analogi: “Jalannya sudah ada, tepian sungai terlihat, perahunya ada. Yang belum ada cuma tukang dayungnya – yaitu kemauan politik DPR.”