Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di depan Kantor DPRD Banggai berlangsung ricuh. Selasa, 21 Oktober 2025.
Massa aksi yang menuntut penegakan moral dan etika pejabat publik justru mendapat perlakuan represif dari sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Unjuk rasa ini menyoroti dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang anggota legislatif berinisial HS dari Fraksi Partai Gerindra. Ia diduga menjalin hubungan asmara dengan salah satu staf DPRD di luar ikatan pernikahan yang sah, meski diketahui telah memiliki istri secara resmi.
“Kami datang membawa tuntutan moral. Bukan hanya karena HS sudah menikah, tetapi karena ia adalah pejabat publik dan pendidik. Jika benar ia berselingkuh, maka ini adalah bentuk cacat moral yang tidak bisa ditoleransi,” tegas salah satu orator dalam aksi.
Kericuhan pecah saat massa mencoba membakar ban di depan Kantor DPRD Banggai. Satpol PP berusaha mengambil ban yang dibakar dan memadamkan, yang memicu dorong-dorongan dan teriakan dari peserta aksi. Beberapa peserta aksi mengaku didorong dan sempat kena jotos.
“Kami disambut dengan kekerasan, padahal kami datang dengan damai. Ini membuktikan bahwa kritik terhadap pejabat yang bermasalah malah dibungkam,” ujar Embi salah satu massa aksi.
Dalam orasinya, massa menuntut Badan Kehormatan DPRD Banggai segera melakukan evaluasi dan pemecatan terhadap HS. Mereka juga menyerukan pentingnya keteladanan moral dari seorang pejabat publik, terutama yang juga berperan sebagai pendidik di salah satu perguruan tinggi di Kota Luwuk.
“Jangan biarkan lembaga terhormat ini dicemari oleh perilaku pribadi yang tidak mencerminkan etika pejabat negara,” Ungkap Orator.
Aksi ini juga menjadi simbol peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di mana publik menagih komitmen terhadap integritas dan penegakan etika di semua level kekuasaan.
Massa mengancam akan kembali turun aksi dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspons secara serius oleh DPRD Banggai.